Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Rampung, Pramono Dorong Pusat Bangun Tanggul

Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Rampung, Pramono Dorong Pusat Bangun Tanggul

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengaku telah menandatangani 14 dokumen Penetapan Lokasi (Penlok) terkait pembebasan lahan warga yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung. Normalisasi Kali Ciliwung ini akan dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama pemerintah pusat.

“Jadi semua ada 14 penlok yang sudah saya tanda tangani dan sudah dilakukan pembebasan lahan. Mungkin hari Jumat besok saya bersama Bapak Nusron, Pak Menteri ATR/BPN, akan melakukan seremoni untuk itu,” kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).

Pramono mengatakan pembebasan lahan secara bertahap telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut rumah-rumah warga yang terdampak penggusuran telah dibayarkan oleh pihaknya.

“Supaya semua yang dibebaskan sudah selesai. Kemarin di Bidara Cina, di Cawang, dan sebagainya kan sudah kita kasih tanda, yang kuning belum dibayar, yang merah sudah dibayar, dan sebagainya,” sambungnya.

Dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung ini, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung biaya pembebasan lahan warga. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membantu pembangunan tanggul.

Gempa Besar M5,9 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Besar M5,9 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Tanimbar, Maluku, Sabtu (7/2/2026).

Demikian informasi dikutip dari laman BMKG. Disebutkan, gempa terjadi sekira pukul 04:20:16 WIB.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

Pusat gempa berada pada 118 km Barat Laut Tanimbar. Sementara kedalamannya 100 kilometer.

“Lokasi 7,82 LS-130,25 BT,” pungkasnya.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Kunjungan PM Australia, Polisi Alihkan Lalu Lintas di 8 Ruas Jalan Jakarta

Kunjungan PM Australia, Polisi Alihkan Lalu Lintas di 8 Ruas Jalan Jakarta

Pengalihan arus lalu lintas

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Kamis, 5 Februari hingga Sabtu, 7 Februari 2026. Selama rangkaian kunjungan tersebut, sejumlah ruas jalan utama di Jakarta akan mengalami pengalihan arus lalu lintas sementara.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan, kunjungan PM Australia akan diisi dengan sejumlah agenda kenegaraan yang memerlukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas khusus.

“Indonesia menerima kunjungan Perdana Menteri Australia YM Anthony Albanese dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan,” ujar Komarudin, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan kenegaraan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, terutama saat rombongan PM Australia melintas di jalur yang telah ditentukan.

“Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan. Penutupan bersifat situasional dan hanya berlangsung singkat,” jelasnya.

Pandji Pragiwaksono Diperiksa Sebagai Saksi di Kasus Penghinaan Adat Toraja

Pandji Pragiwaksono Diperiksa Sebagai Saksi di Kasus Penghinaan Adat Toraja

Pandji Pragiwaksono

 Komika Pandji Pragiwaksono diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas laporan dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja.

Kasubdit I Dit Tipid Siber Bareskrim Polri Kombes Rizki mengungkapkan Pandji Pragiwaksono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Betul (sebagai saksi),” kata Rizki di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Rizki membenarkan Dit Siber Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Pandji terkait laporan soal konten yang menyinggung masyarakat Toraja.

“Betul, (Pandji diperiksa) terkait laporan tentang adat Toraja,” ujar Rizki.

Kemlu Pulangkan 36 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Kemlu Pulangkan 36 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Kemlu Pulangkan 36 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Direktorat Pelindungan WNI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh, memulangkan 36 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan kerja daring (online scam) di Kamboja.

Rombongan yang dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) tersebut telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemulangan ini tercatat sebagai gelombang pertama repatriasi WNI dari Kamboja pada tahun 2026.

 

Proses ketibaan di Bandara Soekarno-Hatta tersebut turut dikawal oleh perwakilan dari berbagai instansi lintas sektoral, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Bareskrim Polri, serta otoritas bandara setempat.

Terkait maraknya kasus penipuan kerja di luar negeri, Kemlu kembali mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat agar selalu waspada.

DPR Minta Pemerintah Siaga Hadapi Ancaman Perang AS–Iran

DPR Minta Pemerintah Siaga Hadapi Ancaman Perang AS–Iran

DPR

 Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh merespons meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dinilai berpotensi memicu perang terbuka kedua negara.

Hubungan kedua negara tersebut terus memanas setelah AS mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran. Situasi semakin mengkhawatirkan menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran.

Menurutnya, kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk terhadap WNI di kawasan tersebut,” ujar Soleh, dikutip Jumat (30/1/2026).

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Sebab itu, ia meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

kera4d

Ilmuwan Dunia Peringatkan: Jam Kiamat Kini Tinggal 85 Detik, Perang dan AI Jadi Pemicu

Ilmuwan Dunia Peringatkan: Jam Kiamat Kini Tinggal 85 Detik, Perang dan AI Jadi Pemicu

Ledakan nuklir (foto: dok ist)

Umat manusia disebut berada di titik paling berbahaya dalam sejarah modern. Buletin Ilmuwan Atom (Bulletin of the Atomic Scientists) mengumumkan, bahwa Jam Kiamat (Doomsday Clock) kini menunjukkan 85 detik menuju tengah malam, simbol kehancuran global.

Penyesuaian terbaru ini diumumkan pada Selasa 27 Januari 2026, dan mencerminkan meningkatnya ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia, mulai dari konflik bersenjata antarnegara besar, perubahan iklim ekstrem, hingga risiko baru dari kecerdasan buatan (AI).

Para ilmuwan menyoroti perang Ukraina serta serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada musim panas lalu sebagai faktor utama yang memperburuk ketegangan global. Konflik tersebut dinilai menciptakan “tren negatif” karena melibatkan negara-negara berkekuatan nuklir.

“Persaingan antar kekuatan besar telah berubah menjadi perlombaan senjata skala penuh,” tulis Buletin Ilmuwan Atom, seraya mengkritik kebijakan yang dinilai semakin agresif, bermusuhan, dan nasionalistik, seperti dilansir dari rt.com, Rabu (28/1/2026).

Selain konflik militer, kelompok ilmuwan itu juga memperingatkan rencana Amerika Serikat untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal ‘Golden Dome’ yang didukung Presiden Donald Trump. Proyek tersebut dikhawatirkan memicu perlombaan senjata di luar angkasa.

Kapolri Didampingi PJU hingga Kapolda se-Indonesia saat Raker Bareng Komisi III

Kapolri Didampingi PJU hingga Kapolda se-Indonesia saat Raker Bareng Komisi III

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Raker dengan Komisi III DPR (Foto: Tangkapan layar)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri hingg Kapolda se-Indonesia saat rapat kerja (raker) bareng Komisi III DPR RI. 

“Kami didampingi Wakapolri, dan seluduh pejabat Mabes dan seluruh Kapolda. Ini menunjukan Kami serius dan sangat apresiasi hargai undangan raker hari ini dari Komisi III DPR RI,” kata Sigit di ruang sidang Komisi III DPR, Senin (26/1/2026). 

Sigit mengawali raker dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri yang telah bekerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Kemudian tentunya saya ucapkan terima kasih ke seluruh jajaran anggota dimanapun kaliam bertugas atas kerja keras, loyalitas dan pengorbanan, dedikasi yang telah diberikan kepada negara bangsa dan masyarakat selama melaksanakan tugas pengabdian,” ujar Sigit. 

Dalam kesempatan ini, Sigit memaparkan bahwa, capaian kinerja Polri tahun 2025 meraih rata-rata 91,54 persen dengan kategori sangat baik. 

Capaian tersebut ditentukan berdasarkan output dan outcome yang terukur melalui enam sasaran strategis tahun 2025, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Penegakan hukum secara berkeadilan, profesionalisme SDM, modernisasi teknologi, serta pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani, yang dijabarkan ke dalam 17 indikator kinerja, dengan hasil realisasi tahun 2025 sebesar 91,54 persen.

70 Juta Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis Sepanjang 2025

70 Juta Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis Sepanjang 2025

Cek kesehatan gratis

Sebanyak 70 juta masyarakat Indonesia telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) selama 2025. Total, ada 10.225 puskesmas yang telah melaksanakan program ini di 38 provinsi.

“Kita sudah periksa 70 juta masyarakat Indonesia di 38 provinsi. Dari keseluruhan puskesmas kita 10.300, ini 10.225 sudah menyelenggarakan. Memang masih ada beberapa puskesmas yang belum menyelenggarakan, terutama ini di daerah-daerah yang sangat sulit,” kata Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, Jumat (23/1/2026).

Partisipasi perempuan tercatat sebanyak 54,39 persen atau 39,58 juta orang, sementara laki-laki 45,61 persen atau 33,2 juta orang. Maria menyebut provinsi dengan jumlah CKG terbanyak yaitu Jawa Tengah (14,4 juta), Jawa Timur (13 juta), dan Jawa Barat (10 juta).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, bayi baru lahir (usia 2 hari) merupakan peserta CKG paling banyak. Sebanyak 2,3 juta dari 4,4 juta bayi (52 persen) mengikuti CKG pada 2025.

Kemudian, 19,7 juta dari 48 juta (41 persen) anak usia sekolah dan remaja (7–17 tahun) dan 2,7 juta dari 27 juta (10 persen) balita dan usia prasekolah (1–6 tahun). Diikuti 31 juta dari 170 juta (18 persen) orang dewasa usia 18–59 tahun serta 6 juta dari 34 juta (18 persen) lansia usia 60 tahun ke atas.

Kapolri Launching Direktorat PPA dan PPO, MenPAN-RB: Negara Hadir Lindungi Kelompok Rentan!

Kapolri Launching Direktorat PPA dan PPO, MenPAN-RB: Negara Hadir Lindungi Kelompok Rentan!

Kapolri Launching Direktorat PPA dan PPO

 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda serta 22 pada tingkat Polres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Rini Widyantini menyatakan,  hadirnya Direktorat PPA-PPO tersebut merupakan wujud hadirnya negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Negara hadir untuk melakukan perlindungan kepada kaum rentan, terutama terhadap perlindungan kepada anak maupun perdagangan orang,” kata Rini di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Menurut Rini, pada bulan Juni 2025, KemenPAN‐RB telah memberikan persetujuan untuk pembentukan di 11 Polda dan 22 Polres. Ia berharap, ke depannya bakal terus dikembangkan di seluruh Indonesia.

“Dan tentunya tadi juga kami akan terus mengembangkan layanan-layanan ini untuk bisa ada di seluruh daerah,” ujar Rini.

Rini berharap, pihaknya bersama dengan Polri terus bersinergi terkait dengan mendesain organisasi termasuk tata kelola. Sehingga terjalinnya kolaborasi antar-instansi.

“Tentunya bersama-sama dengan Polri sejak awal tahun 2025 sudah melihat bahwa negara harus hadir di dalam perlindungan kepada kaum rentan,” pungkasnya.

https://outsidecontrol.com